Hendri mencatat ada sebanyak 171.131 guru ngaji, madin dan TPQ di provinsi ini. Sejauh ini juga sudah mendapat insentif dari pemerintah provinsi. “Namun dengan adanya kasus corona ini, kita juga ingin mereka masuk dalam penerima bantuan. Karena bagaimana pun keberadaan mereka juga ikut kena dampat,” ujarnya.
Sekretaris Komisi C DPRD Jateng ini menambahkan, anggaran besar yang dikucurkan dalam penanganan corona jangan sampai sia sia, mubazir, tidak tepat manfaat, dan tidak tepat sasaran.
“Anggaran juga harus akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya, tidak terjadi duplikasi anggaran, dan betul betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat,” katanya.
Sejauh ini, jelas dia, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan Covid-19 di daerah pemilihan masing-masing. Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi bencana nasional Covid-19 harus dilakukan secara terorganisir dengan baik.
"Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan. Sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol," bebernya.
Dia menjelaskan, langkah itu perlu dilakukan katena semua belum tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir. "Karena itu, mari kita saling bahu membahu memutus rantai virus ini agar tidak semakin berkembang. Sehingga semuanya bisa kembali normal,” katanya.