SEMARANG, iNews.id – Komisi E DPRD meminta Pemprov Jateng ikut memperhatikan peningkatan kualitas sarana prasarana (sarpras) lembaga pendidikan keagamaan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zen mengatakan, selama ini masyarakat hanya mengandalkan semangat gotong royong untuk membiayai keberadaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan tersebut. “Mulai pengadaan pembangunan, biaya operasional, dan perawatan untuk pendidikan di pesantren, madrasah diniah (madin), maupun TPQ (Taman pendidikan Alquran),” ujarnya, Minggu (18/11/2018).
Mengacu pada Perpres Nomor 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Permendikbud Nomor 20 tentang Penjabaran PPK dan UU Sisdiknas UU Nomor 20 Tahun 2003, dan PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan, sudah seharusnya negara terus memperhatikan dan mensetarakan pelayanan dasar pada segala bentuk lembaga pendidikan di negeri ini.
“Tentunya termasuk pendidikan keagamaan sepanjang benar-benardapat mempertanggungjawabkan konsep pengajaran dan pembelajarannya agar tetap sesuai dengan ideologi Pancasila,” kata Zen.
Untuk insentif pengajar ponpes, madin, dan TPQ, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, sudah ada lampu hijau. Zen menerangkan, hasil koordinasi dengan pihak Kesra Pemrov Jateng, segera dilakukan validasi dan pengumpulan berkas. “Kita juga sudah sampaikan informasi akan adanya valiadasi ini kepada pengelola ponpes, madin, maupun TPQ,” ujarnya.