Anik menuturkan, sebelum penghitungan suara ulang ada beberapa mekanisme lain untuk menemukan jawaban atas adanya selisih perolehan suara.
Jika dalam dokumen formulir C-1 atau formulir rekap perolehan suara ditemukan data yang selisih maka akan dibuka C Plano. Namun, kalau C Plano tetap belum ditemukan validitas, lanjut dia, maka biasanya dilakukan penghitungan suara ulang, meski selisih itu hanya satu suara maka perlu dilakukan penghitungan suara ulang.
"Satu per satu surat suara dilihat, dihitung dan ditulis lagi dalam rekap perolehan suara. Selain Panwascam, juga ada saksi peserta pemilu yang ikut dalam rapat pleno tersebut," ujarnya.
Seperti diketahui, sejak 19 April 2019 tahapan pemilu rata-rata sudah melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, dimana satu per satu perolehan suara di TPS dibaca lagi dengan disaksikan petugas Bawaslu.
"Kami akan terus mengawal proses ini, jangan sampai ada tindakan curang dengan cara mengubah perolehan suara dari tingkat TPS ke PPK, pengawas pemilu mengawal dan menjaga agar jangan sampai terjadi perubahan atau pergeseran hasil suara," katanya.
Bawaslu Jateng setidaknya menggunakan tiga cara untuk mengawal proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yakni Panwascam menggunakan salinan dokumen asli hasil penghitungan suara yakni Formulir C-1 dari pengawas TPS.
Kedua, Bawaslu Jateng mempunyai template aplikasi yang sudah disiapkan dan di input sebagai alat bantu untuk mengontrol pencatatan hasil penghitungan suara dan jika ada perhitungan suara yang salah maka otomatis kolom dalam template tersebut akan berwarna merah. Ketiga, Panwascam juga memegang dokumen peristiwa atau kejadian hasil pengawasan.