YOGYAKARTA, iNews.id - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqodas melihat politik di Indonesia tidak bisa lepas dari praktik oligarki politik dan oligarki bisnis. Hal ini ditandai dengan munculnya corporatocracy.
Meski presidennya berbeda, kata dia, sejak tahun 2004 sampai dengan 2019 ada upaya melanggenggkan jabatan hingga dua periode.
Mengusung tema, Keprihatinan Nasional dalam Darurat Demokrasi, Busyro yang merupakan mantan ketua KPK ini memamparkan catatan kritis di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum nasional tahun 2019.
“Perjalanan politik tahun 2019 tidak bisa lepas dari praktek oligarki politik dan oligarki bisnis, Sejak 2004,” kata Busyro di Kantor PP MUhammadiyah Yogyakarta, Senin (30/12/2019).
Munculnya corporatocracy, kata Busyro, adalah kleptocrative (pemerintahan yang sarat dengan praktik korupsi). Fenomena ini bisa memunculkan struktur birokrasi yang diwarnai neo-nepotisme, yang mengabaikan prinsip meritokrasi dan pengarus utamaan profesionalisme.