REMBANG, iNews.id – Kalangan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Rembang meminta Pemkab setempat memberi legalitas bekerja melalui surat keputusan (SK). Sejumlah tenaga medis belum mengantongi SK meski bekerja di fasilitas kesehatan (faskes) naungan pemerintah.
Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Rembang, Tabah Tohamik mengatakan, terdapat sekitar 90 perawat dan 80 bidan yang bekerja tanpa mengantongi SK. Padahal dalam skema pegawai di lingkungan pemerintah, hanya terdapat dua. Yakni aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK).
“Minimal ada surat keterangan, persoalan ini sudah kami sampaikan kepada Bupati Rembang dan mendapatkan respons positif,” kata Tabah Tohamik, Selasa (16/3/2021).
Dian Indah Kusumaning Ayu, salah satu perawat yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) mengatakan, rekan-rekannya yang bekerja di puskesmas menerima honor berbeda-beda, sesuai kemampuan lembaga tempat mereka bekerja. Honor mulai Rp30.000 hingga Rp50.000 per hari. Honor dinilai terlalu jauh dibanding beban kerja pada masa pandemi Covid-19.
Sementara, data nama perawat honorer, lengkap dengan masa pengabdian telah diserahkan kepada Bupati Rembang. Dirinya berharap nantinya mendapatkan SK, sehingga bisa menjadi syarat pengajuan sebagai PPPK.