“Kita sadar penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran, dan inilah yang sedang kita evaluasi untuk diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bisa melakukan perbaikan data. Contoh di Sambong ada seorang PNS masih terima bantuan. Mohon maaf Pemkab Blora tidak punya kewenangan untuk mengubah,” ujarnya.
Sebagai solusi, kata dia, pemkab akan mendata orang-orang yang belum masuk data bantuan dari pusat, melalui masing-masing kepala desa dan lurah. Data inilah yang akan diberikan bantuan dari Pemkab Blora dan kades (BLT Dana Desa) pada 15 Mei 2020.
“Insyaallah dengan cara seperti ini, kemungkinan yang selama ini terlewat akan bisa tertangani, kemungkinan tidak tepat sasaran bisa diperkecil. Dengan catatan data yang disusun masing-masing desa benar dan sesuai kenyataan di lapangan,” ucapnya.