Politisi asal Wonosobo itu menambahkan, digitalisasi sertifikat dan program reforma agraria yang sudah berjalan harus terus diakselerasi. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelesaian konflik secara permanen membutuhkan keberanian politik yang besar.
Menurutnya, membiarkan konflik agraria berlarut-larut akan berdampak buruk pada stabilitas sosial dan iklim investasi di Indonesia. Investasi akan menjadi rapuh jika status tanah yang digunakan masih dalam sengketa.
"Menundanya jauh lebih mahal konflik sosial berkepanjangan, investasi yang rapuh, dan kepercayaan publik yang terus tergerus. Di situlah kepastian negara benar-benar dimulai," kata Azis.