1. Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
2. Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
3. Keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih.
4. Tidak memberikan tanggapan, komentar dan mengupload apapun tentang hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
5. Dilarang berfoto/selfie dengan menggunakan simbol jari sehingga bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan ke pasangan calon.
6. Menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta paslon yang diusung.
Pangdam menjelaskan bahwa sejauh ini berbagai persiapan Kodam IV Diponegoro dalam menghadapi Pemilu 2024 telah dilaksanakan. Di antaranya rapat kesiapan dengan Polda Jateng maupun Polda DIY serta penyusunan SOP.
“Tentunya kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna menghadapi situasi yang tidak diharapkan,” kata jenderal bintang dua ini.
“Intinya, Kodam IV/Diponegoro dengan seluruh jajaran, apakah itu yang berada di wilayah, baik Korem maupun Kodim ataupun Satuan Tempur semuanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024, termasuk persiapan-persiapannya,” ujarnya.