Dia mengatakan, kekosongan jabatan itu untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (Plt) maupun Pj. Kewenangan pejabat definitif dan Plt disebutnya berbeda dan ini menyebabkan kinerja eksekutif yang lebih lambat.
Joko mencontohkan, APBD Jateng 2021 telah digedok bulan November 2020. Saat itu, memperoleh apresiasi dari Kemendagri. Namun kenyataanya, dalam mengeksekusi program di APBD begitu lamban.
“Ada program bantuan keuangan desa dari APBD. Karena digedok jauh-jauh hari, harapannya April bisa diturunkan. Namun kenyataanya sampai saat ini belum. Bahkan SK nya saja masih di meja gubernur,” ujarnya.
Menurutnya, nominal program bantuan keuangan desa dari APBD 2021 itu mencapai triliunan. Jika program itu berjalan maka diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat di desa. Program itu juga sudah ditunggu oleh masyarakat yang masih didera pandemi Covid-19.
Joko yang juga anggota Komisi E DPRD Jateng ini berharap Ganjar Pranowo kembali fokus untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai gubernur. Agar program di APBD bisa dijalankan dengan maksimal.