Bahkan Tono meminta agar CCTV di akses menuju ruang server ikut dilepas. Menurutnya, kamera pengawas justru membatasi kenyamanan karyawan.
“Akses ke ruang server memang terbatas. Tapi untuk saya, tidak perlu ada CCTV di dalam ruang tersebut. Tolong, jangan ada lagi CCTV di dalam. Semua dicabut agar karyawan merasa bebas,” katanya.
Langkah pencopotan CCTV di Perumda Tirtawening mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bandung. Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmawan menilai keputusan itu justru berbahaya bagi keamanan data dan layanan publik.
“Menanggapi viralnya pemberitaan di media sosial terkait pencabutan CCTV di lingkungan BUMD Perumda Tirtawening Kota Bandung, kami selaku Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menyampaikan rasa keprihatinan mendalam. Perumda Tirtawening adalah perusahaan yang berperan vital dalam pelayanan publik,” kata Andri.
Dia menegaskan keberadaan CCTV bukan hanya untuk pengawasan, tetapi juga bagian penting dari sistem keamanan data. Bahkan, pemasangan CCTV menjadi syarat dalam standar ISO 27001 tentang keamanan siber yang wajib dipenuhi BUMD.