Buky juga menjelaskan bahwa proses perubahan nama provinsi tidak sederhana karena harus mempertimbangkan aspek sosiologis.
Pasalnya, Jabar memiliki wilayah dengan karakter budaya yang beragam, seperti kawasan yang berbatasan dengan budaya Betawi di Depok dan Bekasi, serta wilayah Pantura seperti Cirebon yang memiliki kekhasan budaya tersendiri.
"DPRD belum menyampaikan persetujuan karena masih ada tahapan yang harus dilalui. Kita masih berhadapan dengan aspek sosiologis. Kita tahu di Jabar ini ada saudara-saudara dari Cirebon, kemudian ada juga kawasan yang beririsan dengan betawi, milsanya Depok, Bekasi nah tidak mudah juga menggulirkan penggantian nama dengan kesundaan," ujar Buky.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan mengatakan bahwa pembahasan mengenai perubahan nama provinsi menjadi kewenangan Gubernur Jabar.
Menurutnya, masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan terhadap usulan tersebut karena hingga kini perubahan nama Provinsi Jabar masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan resmi.