“Kepala dinas sekitar delapan orang sudah dipanggil, termasuk beberapa kabag dan kabid,” katanya.
Iskandar menjelaskan sejauh ini para ASN tersebut masih diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi, sehingga Pemkot belum memberikan pendampingan hukum khusus.
“Saya arahkan agar semua menyampaikan keterangan sejujur-jujurnya. Ini masih tahap saksi, jadi jangan disikapi berlebihan,” tutur Sekda.
Dia juga membenarkan bahwa penyidik Kejari telah melakukan penggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk di Dinas Sumber Daya Manusia dan Bina Marga. Namun, ia menegaskan bahwa pelayanan publik Pemkot Bandung tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh proses hukum ini.
Sebelumnya, Kejari Kota Bandung juga telah memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, terkait kasus yang sama. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tertanggal 27 Oktober 2025.