BANDUNG, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengampanyekan Pemilu Damai 2024 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antihoaks. Satgas ini bertugas mrmberikan penjelasan dan klarifikasi atas berita hoaks yang beredar, terutama di media sosial (medsos)
“Kami sudah membentuk Satgas Antihoaks di Kominfo. Tugas kami adalah melakukan penjelasan ke masyarakat. Nanti semua berita-berita palsu atau bohong itu kami stempelin hoaks,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).
Menteri Budi Arie menyatakan, arahan kepada Satgas Anti Hoaks agar setiap informasi keliru baik berkategori hoaks, disinformasi, maupun misinformasi semuanya dilabeli stempel hoaks.“Saya sudah instruksikan ke Satgas Antihoaks, tidak usah dibeda-bedakan, mana disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Langsung saja semua distempelin hoaks biar publik gampang nangkep-nya,” ujar Budi Arie.
Menkominfo menututkan, kenetralan institusi Kemenkominfo dalam menindak pelaku penyebaran hoaks sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu sejalan dengan peran strategis Kemenkominfo dalam menjaga ruang digital selama Pemilu 2024 berlangsung. “Kami di Kominfo netral, siapa pun kandidatnya, siapa pun partainya kalau difitnah bisa melaporkan kepada kami,” tutur Menkominfo.
Soal proses hukum, kata Budi Arie, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP). “Kalau soal hukumnya, kita mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pokoknya kalau melanggar hukum, kami serahkan ke penegak hukum,” ucap Budi Arie.