"Saya contohkan, waktu saya masih jadi ka Kwarcab, SMA, SMK masih di bawah pengendalian dinas pendidikan itu kepala sekolah sekolah SMK SMA itu ketika kegiatan pramuka itu konsen, ketika saya datangpun sebagai ka kwarcab bukan sebagai wakil bupati atau bupati mereka luar biasa. hari ini anda bisa lihat, cek ke SMA, SMK itu seperti mereka pura pura tidak mau menerima pimpinan daerah, karena merasa tanggung jawabnya ada di provinsi," ujar dia.
"Padahal kita bisa habisin mereka sebetulnya, tapi tadi aturan-aturan yang menyebabkan perbedaan perbedaan tanggung jawab itu tadi harusnya kita di atas. Kami sudah meminta tidak ada lagi jenjang SMA SMK SMP SD itu beda dalam pengawasan. Kalau perguruan tinggi gak masalah, ini hal yang hari ini seharusnya tadi, paling penting anak-anak yang perlu didoktrin ideologi pancasila itu SMA, SMP itu," tutur Marwan Hamami.
Sementara peringatan seperti ini seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi para peserta upacara, tetapi juga sebagai kesempatan bagi mereka untuk memahami makna sejarah tanggal 1 Oktober, yang merupakan Hari Kesaksian Pancasila.
Marwan Hamami juga menyampaikan harapannya agar perubahan yang lebih besar dalam pengelolaan pendidikan bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap kuat dalam pendidikan di seluruh Indonesia.
"Ini kejadian hari ini kesannya di upacarakan, harusnya kepala sekolah mikirnya sudah tidak lagi diperintah, tapi bentuk persoalannya mereka itu juga tidak bisa diandalkan untuk menjadikan hari kesaktian pancasila ini untuk memberikan pembelajaran," ucap Bupati Sukabumi.