Taufik Rofi Nugraha menuturkan, pemerintah hingga kini masih memberlakukan subsidi untuk tiga jenis BBM, yaitu, solar, pertalite, dan pertamax. Subsidi yang ditanggung APBN pada 2022 sebesar Rp502 triliun dan bisa membengkak menjadi Rp698 triliun jika kuota BBM subsidi yang diterapkan sebanyak 23,05 liter untuk pertalite dan 15,1 juta liter untuk solar.
"Untuk menanggulangi postur subsidi yang membebani APBN ini, pemerintah berencana mengurangi beban dengan menaikan harga BBM. Tapi perlu diingat, bahwa kenaikan harga BBM tidak sesimpel itu, karena risiko dan dampak turunannya sangat luas," tutur Taufik Rofi Nugraha.
Mewakili mahasiswa, Taufik mengatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM tersebut. Ia menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada penyaluran BBM bersubsidi agar tidak salah sasaran. "Terlebih dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya memulihkan ekonomi masyarakat secara umum dan pelaku UMKM khususnya," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Gerindra Enan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Enan menilai rencana kenaikan harga BBM itu sebaiknya ditunda pemerintah.
"Kami dari Fraksi Partai Gerindra di DPRD Garut memohon kepada pemerintah untuk menunda dulu kenaikan harga BBM karena sekarang dalam masa pemuluhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tolong dipertimbangkan untuk kenaikan saat ini," kata Enan.
DPRD Garut, ujar Enan, mendorong pemerintah untuk fokus terlebih dahulu pada penerapan aplikasi MyPertamina yang beberapa waktu lalu digulirkan. Efektivitas aplikasi tersebut sebagai kontrol penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat luas semestinya diuji terlebih dahulu.