Rafi memastikan, keputusan Presiden tersebut bukan mengambil alih kewenangan BIJB, namun mengakselerasi pembangunan fasilitas MRO lewat kerja sama BIJB dan GMF sebagai bagian dari kerja sama yang sudah diteken Pemprov Jabar dan Garuda Indonesia, 23 Februari silam.
"MRO ini nanti demand-nya berasal dari TNI/Polri dan BNPB. Kami tinggal merumuskan pendanaan dan pembangunan apakah dari investor atau pihak perbankan," ujarnya.
BIJB sendiri sudah memiliki lahan seluas 67 hektare. Pembangunan fasilitas MRO tahap I ditargetkan berdiri di atas lahan 30 hektare. Pembangunan fasilitas MRO menurutnya bisa dikebut dalam waktu satu tahun seiring dengan pengoperasian Tol Cisumdawu.
"MRO tidak rumit, man powerrnya yang penting. GMF sudah memiliki SDM dan sertifikasi untuk MRO, BIJB menyiapkan lahan sesuai masterplan. Jadi, kami membangun MRO selain melayani pesawat TNI/Polri, juga umum. Artinya, semua penerbangan sipil dan komersil kita layani di Kertajati," tutur Rafi.
Rafi juga memastikan, BNPB akan menjadikan Bandara Kertajati sebagai homebase pesawat pemadam kebakaran hutan kebencanaan mulai tahun ini. Selama ini, BNPB memarkirkan pesawatnya di Subang, Malaysia. Keputusan pemerintah mendirikan MRO di Bandara Kertajati menurutnya membuat BNPB tak lagi khawatir dengan urusan perawatan pesawat.