CIMAHI, iNews.id - Pemkot Cimahi tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada AK, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan permakaman Covid-19. Hal tersebut dilakukan karena regulasi di Pemkot Cimahi tidak memberi kebijakan soal pendampingan hukum seperti itu.
"Pemkot Cimahi tidak ada pendampingan hukum terhadap yang bersangkutan (AK). Sesuai aturan kami tidak diberi kewenangan untuk memberikan bantuan hukum untuk kasus pidana," kata Plt Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, Selasa (19/10/2021).
Menurutnya, sesuau aturan tidak boleh ada anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pendampingan hukum ke PNS yang tersangkut tindak pidana. Oleh karena itu pihaknya akan menunggu hasil proses hukum yang akan dijalani oleh AK ke depannya di pengadilan.
Hal itu sebagai acuan dalam memberikan sanksi yang diterapkan kepada AK. Saat ini PNS aktif di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi itu dan kedua tersangka lainnya telah ditahan selama 20 hari dalam rangka penyidikan lanjutan.
"Untuk sanksinya belum tahu, apakah diberikan sanksi penurunan pangkat, nonjob, atau diberhentikan. Nanti akan disesuaikan setelah ada hasil proses hukumnya," kata dia.