Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari menyoroti persoalan terkait sertifikasi laik higiene dan sanitasi (SLHS) serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 22 September 2025, dari total 8.583 dapur MBG atau SPPG, hanya 34 yang telah memiliki SLHS.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu gak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain,” ujar Qodari dikutip, Kamis (25/9/2025).
Dia juga menekankan rendahnya jumlah SPPG yang memiliki dan menjalankan SOP keamanan pangan. Dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki SOP tersebut, dan hanya 312 yang benar-benar menerapkannya.
“Catatan Kemenkes pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” kata dia.
Qodari menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan regulasi yang menjadi syarat bagi SPPG.