Karena itu, tutur Gubernur Jabar, di sisa masa jabatannya, berjanji membenahi persoalan tersebut. Pemprov Jabar tidak dapat menyalahkan perusahaan yang memperkerjakan bukan dari warga lokal. Sebab, perusahaan memiliki standard tersendiri.
"Tapi kekurangan warga lokal sebagai tenaga kerja kita perbaiki, kita tidak menyalahkan industri karena mereka punya standar sebagai syarat bekerja di perusahaan, itu akan kita tingkatkan salah satunya SMK kita sudah tematik," ujar Kang Emil.
Sebelumnya, Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi mengatakan, rendahnya serapan tenaga kerja lokal mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Banyak perusahaan yang dapat modal dari asing justru memperkerjakan tenaga kerja dari luar Jabar.
"Itu jadi investasi yang masuk itu kan harusnya membuat lapangan pekerjaan. Ternyata lapangan pekerjaan ini tidak hanya diisi oleh orang Jawa Barat," kata Kadisnakertrans Jabar, Sabtu (29/7/2023).
Taufik Garsadi menyatakan, kondisi serapan tenaga kerja lokal yang belum maksimal ini berbanding terbalik dengan banyaknya investasi asing yang masuk wilayah Jabar. Seharusnya, ketika investasi besar, maka serapan tenaga kerja lokal juga bisa terserap secara maksimal.
Berdasarkan data yang dimilikinya, pekerja yang ada di wilayah Jawa Barat 20 persen bukan warga lokal. Pekerja banyak dari luar Provinsi Jawa Barat. Apalagi, kata dia, pekerja yang ada di wilayah kawasan industri. "Saya punya data 21 persen pekerja itu dari luar. Terutama di daerah kawasan industri, 40 persenan dari luar," ujar Taufik Garsadi.