Seluruh tahapan muscab, persayaratan seperti yang dituangkan dalam petunjuk teknis (juknis), tutur Lia, sudah terpenuhi dan dikirimkan ke DPP PPP. Namun, DPP PPP justru melanggar aturan dan konstitusi yang dibuat.
Hasil Formatur Muscab VIII Kota Bandung, tuturnya, menetapkan Yosep Saeful Akbar sebagai Ketua DPC PPP Kota Bandung dan direkomedasikan oleh DPW PPP Jabar. Namun SK yang keluar dari DPP PPP justru nama lain, yang bukan pengurus dan tidak sedikitpun membesarkan PPP Kota Bandung.
Sementara itu, Jajang Jakaria, juru bicara aksi mengatakan, tindakan DPP PPP jelas pelanggaran. "Semua aturan diobrak-abrik. Kita dipaksa menerima, dibuat seolah-olah kita yang menyimpang. Kita akan tuntut terus, sampai DPP PPP mengerti konstitusi dan produk hukum yang dibuatnya," kata Jajang Jakaria.
Jajang menyatakan, selain DPC PPP Kota Bandung, kasus serupa juga terjadi di DKI Jakarta. Perrsoalan di DPC PPP DKI Jakarta masih bergulir di pengadilan negeri. "Saya akan buktikan, jika sampai ke PN, dipastikan DPP PPP kalah," ujar Jajang Jakaria.