BANDUNG BARAT, iNews.id - Forum Honor Daerah meminta kejelasan soal tindak lanjut perekrutan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pasalnya sampai sekarang rencana yang digaungkan oleh pemerintah pusat itu seperti tidak ditindaklanjuti secara serius di KBB.
Bahkan sampai sekarang informasi teknis soal itu juga belum bisa digali lebih dalam sehingga membingungkan guru honorer.
"Informasi dari pusat pendaftaran seleksi PPPK akan dimulai pada Mei-Juni 2021, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari KBB-nya. Itu yang kami sampaikan ke Plt Bupati saat audiens tadi," kata Ketua Forum Honor Daerah KBB, Mochamad Nurdin, Selasa (20/4/2021).
Pihaknya sempat mendatangi juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mempertanyakan hal ini. Namun ada anggapan bahwa PPPK ini menjadi beban biaya pemerintah daerah. Padahal dari mulai perekrutan, seleksi, hingga jadi, semua dibiayai APBN.
"Persepsi itu juga yang harus diluruskan. Jangan ada anggapan PPPK ini jadi beban anggaran daerah sehingga kesannya Pemkab Bandung Barat tidak mau terbebani," kata dia.
Kemudian yang juga jadi pertanyaan pihaknya adalah soal kategori dua (K2). Apakah seleksinya dipisah dengan umum atau disatukan, sebab kalau untuk digabung dengan fresh graduate maka K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun bisa saja kalah bersaing.