"Saya sangat salut dengan sikap petugas Damkar KBB yang rela tetap bertugas di tengah kondisi keuangan Pemda yang lagi susah. Bayangkan jika seluruh TKK di Damkar berhenti karena tidak digaji, bisa terhambat pelayanan ke masyarakat karena gak ada personel," tuturnya.
Disinggung terkait rencana penghapusan TKK mulai November 2023, tentunya akan merepotkan jika itu terjadi. Namun untuk Damkar ada rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi kewilayahan bahwa Damkar salah satu yang masuk prioritas untuk pengisian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selain guru dan tenaga kesehatan.
Dirinya berharap TKK di Damkar KBB yang berjumlah 131 yang akan diusulkan jadi PPPK bisa terakomodir. Selain itu juga bisa diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai dengan kebutuhan dan kuota yang diberikan ke Pemda KBB.
"Kita upayakan agar kuota untuk Damkar lebih diprioritaskan, sambil berharap kondisi keuangan Pemda KBB semakin membaik sehingga di tiga bulan sisa tahun ini gajinya tetap terbayarkan," ucapnya.