Selain itu, Sahrul juga menanggapi isu klaim kemenangan yang berkembang usai hitung cepat. Dia menyebut hasil yang beredar tidak dapat dijadikan acuan resmi pemenang pilkada.
Dia menegaskan rekapitulasi manual oleh KPU di tingkat PPS, PPK dan KPU kabupaten merupakan yang sah untuk menentukan hasil pemilu.
"Quick count bukanlah keputusan resmi tetang siapa menjadi pemenang dalam pilkada, maka kami mohon masyarakat untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi manual resmi KPU," ucapnya.
Sahrul juga mengkritik penggunaan Sirekap, sistem elektronik yang digunakan untuk penghitungan suara sebab bisa memunculkan ketidakpastian dan mengarah pada penggiringan opini publik.
“Kami mendorong KPU untuk lebih terbuka dan memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap data yang tercatat di Sirekap agar hasilnya bisa lebih akuntabel dan transparan,” katanya.
Sahrul mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menerima hasil hitung cepat sebagai kebenaran mutlak, karena hanya hasil rekapitulasi manual KPU yang akan menentukan pemenang Pilkada 2024. Dia berharap semua pihak bersabar menunggu hasil resmi yang sedang dalam proses.
“Demi menjaga integritas demokrasi, kami berharap semua pihak menjaga proses Pilkada Bandung ini agar berjalan sesuai aturan dan transparansi,” ucapnya.