"Ada provinsi yang penduduknya sedikit, tapi vaksinnya banyak. Ada provinsi besar seperti Jabar vaksinnya sedikit yang ngasihnya. Maka kalau dipersentasekan masih jauh. Padahal, jumlah vaksinnya saja sedikit. Jadi, kalau Desember mau beres tolong suplai ke Jabar tidak kurang 15 juta dosis per bulan," ucap Gubernur.
Masalah lain, ujar Kang Emil, teritorial wilayah Jabar luas dan acak berdampak kepada kecepatan vaksinasi. Hal itu sebanding dengan dukungan infrastruktur, khususnya di sektor layanan kesehatan. Saat ini, Jabar hanya memiliki sekitar 1.000 puskesmas di 27 kabupaten/kota.
"Teritorial di Jabar itu beragam. Jadi tak bisa dibandingkan dengan yang homogen. Jabar itu ada kota dan kabupaten pedalaman, pelosok yang jangkauannya susah secara mobilitas. Infrastruktur juga terbatas dan tidak merata. Jumlah puskesmas kita hanya 1.000-an, padahal standar WHO 5.000-an," ujar Kang Emil.
Kang Emil juga menempatkan persoalan Jabar sebagai daerah otonom di mana Pemprov Jabar tidak memiliki kuasa dalam menentukan kuota vaksin per daerah. Hal itu menciptakan kendala dalam penyerapan vaksin di daerah.
"Pada saat suplai vaksin tak menentu, urutannya itu pemerintah pusat memberikan kuota kepada kota kabupaten angkanya sudah dikunci. Kemudian, provinsi ditugaskan mengirimkan. Jadi, tugas provinsi ini dalam pandangan saya memang kurang maksimal karena yang ngatur kuota kabupaten/kota itu dari pusat," tuturnya.