"Gubernur memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi akan realistis. Kalau belum (berhasil), kami akan sampaikan secara jujur. Kalau bisa diubah dengan aturan juga akan kami upayakan sehingga tidak ada misskomunikasi," tutur Gubernur Jabar
Kang Emil menilai, selama masa pandemi Covid-19, peran dan jasa para guru, nakes, serta non-nakes honorer di Jabar sangat besar. Karena itu sangat miris jika penghasilan mereka tak seusai sesuai dengan beban dan tanggung jawab kerja.
"Tenaga kesehatan di era pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Mereka (layak) mendapatkan peningkatan pendapatan. Kami akan rutinkan pertemuan seiring anggaran kita (Pemprov Jabar) sudah membaik," ucap Kang Emil.
Diketahui, sebanyak 65.000 tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes honorer yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas se-Jawa Barat (Jabar) menjerit. Selama ini mereka mendapatkan upah tak layak dan kini terancam dihapus oleh pemerintah.
Karena itu, mereka menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemprov Jabar, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Para honorer menuntut pemerintah segera mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).