BANDUNG, iNews.id - Alokasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan publik yang selama ini menerima hibah atau bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran akan dipotong atau didiskon, jika tak informatif. Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin (30/8/2021).
Untuk menentukan OPD dan badan publik yang alokasi anggarannya bakal dipotong atau tidak, didasarkan kepada predikat yang diberikan Komisi Informasi Jabar.
"Predikat OPD dan badan publik atas keterbukaan informasi berdasarkan penilaian Monev Pemeringkatan oleh Komisi Informasi Jawa Barat akan mempengaruhi besaran pagu anggaran bagi OPD, penyertaan modal bagi BUMD, dan hibah atau bantuan keuangan bagi badan publik lainnya," kata Gubernur Jawa Barat.
Kang Emil, sapaan akrab Gubernur, semakin baik predikat keterbukaan informasinya, semakin besar pagu bantuan yang akan diberikan Pemprov Jabar nanti.
"Imbauan ini penting dikemukakan demi akuntabiltas dan efektivitas APBD di depan publik," ujar Kang Emil dalam zoom meeting persiapan Monitoring Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Jawa Barat tahun 2021 oleh Komisi Informasi Jabar, Senin (30/8/2021).