"Ini jalan keluarnya pro aktif. Kami menghubungi BPK, mengirim surat ke BPK. Dan teman-teman di daerah berkoordinasi dengan BPK agar segera mengaudit dan dicairkan," tutur Mendagri.
Tidak hanya itu, Tito juga sudah meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan pendampingan supaya para kepala daerah bisa mencairkan anggaran.
Sampai sekarang banyak kelapa daerah masih khawatir untuk mencairkan anggarannya, karena takut diperiksa oleh aparat penegak hukum.
"Kami sudah beritahu ke Presiden, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk mengedepankan pendampingan supaya kepala daerah berani mencairkan anggaran," ucap Tito.
Ke depan, ujar Mendagri, Kemendagri akan terus memantau realisasi belanja di daerah. Selain itu pihaknya juga akan mendorong agar kepala daerah bisa meningkatkan lagi realisasi belanja tersebut.
"Kami mendorong percepatan belanja ini. Kita akan buat rakor tiap hari Rabu. Untuk memonitor percepatan belanja. Kenapa ini menjadi penting, karena di tengah krisis ini belanja pemerintah adalah belanja yang paling utama. Supaya ada uang beredar di masyarakat. Jangan ditahan," ujarnya.