Massa dalam orasinya meminta DPR untuk mengkaji ulang serta tidak mencantumkan profesi tukang gigi dalam RKUHP. Sebab, mereka merasa dikriminalisasi dengan rencana undang-undang tersebut dan akan merugikan rakyat.
“Kami minta Pasal 276 ayat 2 itu dibatalkan karena isinya sangat mengebiri pekerjaan kami. Apalagi ada ancaman penjara lima tahun diatur di sana,” kata Ketua STGI Jabar, Zulfikar.
Zulfikar mengatakan, pihaknya khawatir tafsiran pasal itu akan mengancam profesi mereka sebagai tukang gigi meskipun tidak secara langsung disebutkan. Apalagi pada 2012 lalu, pasal itu sempat diterapkan dan akhirnya banyak usaha tukang gigi ditutup.
“Namun, setelah menang judicial review di MK, pekerjaan kami dilegalkan lag. Berdasarkan putusan MK Nomor 40 tahun 2014 ditegaskan bahwa pekerjaan tukang gigi bukan pekerjaan yang dilarang sehingga kami dilegalkan kembali. Karena itu, kami heran kenapa sekarang muncul lagi,” katanya.
Massa pun diterima oleh perwakilan DPRD Jabar untuk melakukan audiensi. Namun, massa mengancam jika tuntutan mereka tidak diteruskan atau menghapus kan tidak diindahkan maka mereka akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar.
“Kami akan cari siapa orang di belakang ini. Kami minta DPRD Jabar menyampaikan tuntutan kami ke DPR RI. Kami akan terus perjuangkan sampai ini dihapuskan, dibatalkan,” ujarnya.