Menurut Adang, usulan pokir DPRD memang diperbolehkan secara regulasi. Tujuannya untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercakup oleh mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Namun usulan pokir DPRD seharusnya hanya sebatas program dan tidak mesti harus masuk ke tataran teknis. Bahkan tidak boleh sampai menyiapkan pengusaha untuk mengerjakan proyek.
Adang menduga di salah satu dinas hingga ratusan paket dikuasai Pokir DPRD, seperti dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, pelatihan, bimbingan teknis, dan lain-lain.
"Praktik tersebut bukan hanya mematikan iklim usaha tapi juga sistem demokrasi di KBB. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi, bukan malah masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir," ujar Adang.
Salah satu pegawai di Dinas Pemda KBB mengakui bahwa ada beberapa paket proyek dipegang anggota DPRD. Bahkan di dinas tempatnya bekerja tidak kurang dari 200 paket pekerjaan digarap anggota DPRD.
"Banyak pokir dewan. Lebih ada 200 paket di dinas saya. Jadi anggaran dinas kaya yang besar padahal banyak pokir dewan," kata pegawai yang meminta namanya tidak disebutkan.