PURWAKARTA, iNews.id - Sejumlah warga di Kabupaten Purwakarta menggalang tanda tangan untuk mendesak Bupati Purwakarta, mengkaji ulang perizinan klaster di RW 07 Kelurahan Munjul Jaya. Mereka merasa kesal lantaran protesnya tak pernah digubris atas banjir tanah merah akibat proyek gali uruk klaster pekan kemarin.
Tidak hanya warga yang menandatangani surat pernyataan sikap itu, melainkan juga para ketua RT di wilayah RW 12 Kelurahan Munjul Jaya, RW 12 Kelurahan Nagri Kaler dan RW 13 Kelurahan Ciseureuh. Mereka menilai proyek klaster akan berdampak luas terhadap permukiman. Selain itu, ancaman banjir lebih parah akan terus membayangi selagi tidak ada penanganan serius dari pemerintah.
Menurut warga, lahan yang digunakan untuk proyek pembangunan klaster memiliki fungsi serapan air. Begitu nanti sudah menjadi klaster maka fungsi itu akan hilang. Semuan air hujan akan mengalir tak terbendung ke wilayah hilir, yakni permukiman di RW 12 Kelurahan Munjul Jaya, RW 12 Kelurahan Nagri Kaler dan RW 13 Kelurahan Ciseureh.
"Kami sengaja menggalang tanda tangan ini agar menjadi perhatian pemerintah. Katanya ijin perumahan sudah tidak ada, kok malah muncul klaster yang dibangun di wilayah hulu permukiman. Makanya kami desak agar perijinan klaster dikaji ulang. Jika melanggar, pemerintah harus berani mencabut," kata Wakil Ketua RW 12 Kelurahan Nagri Kaler, Teda Agustika kepada MNC Portal Indonesia, Senin (26/1/2021).
Warga di tiga RW tersebut juga sangat menyayangkan sikap kelurahan yang terkesan kurang respons. Baik Lurah Munjuljaya, Nagri Kaler maupun Ciseureuh tak ada satu pun dari mereka menunjukkan sikap empatinya. Minimal, ujar Teda, melihat langsung kondisi di permukiman pascabanjir tanah merah.