JAKARTA, iNews.id - Pembangunan desa tertinggal menjadi prioritas utama Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Menurutnya, hal tersebut merupakan tantangan besar bagi siapapun yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jabar itu mengatakan seorang pemimpin harus punya pandangan ke depan mengurus sumber daya manusia demi kemakmuran warga. Bagi dia pembangunan manusia merupakan kunci utama kemajuan sebuah wilayah.
“Pemimpin harus visioner, melakukan perubahan, melakukan penataan desa, mengelola kota dengan baik, mengelola sumber daya manusia yang hampir 46 juta dengan kompleksitas yang berbeda,” kata Dedi Mulyadi kepada Okezone, Selasa (26/12/2017).
Dedi menjelaskan pengalamannya menata Purwakarta akan sangat membantu dalam menata Jabar. Karena menurut dia kondisi Purwakarta tidak beda jauh dengan kondisi Jabar pada umumnya.
“Kalau bicara Jawa Barat itu kan Jawa Barat (sama seperti) Purwakarta (terdapat) desa-desa, ada desa yang belum ada jalannya, ada desa yang belum ada listriknya, ada desa yang belum ada sarana air bersih, ada desa yang belum cukup gurunya, dan ada desa yang belum ada dokternya. Sama seperti Purwakarta, karena Purwakarta juga (masih ada) ada daerah terpencil ya,” katanya.
Partai Golkar telah memastikan mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk maju di Pilgub Jawa Barat 2018, seperti diberitakan sebelumnya. Namun, posisi Ketua DPD Golkar Jabar itu belum jelas apakah diusung jadi bakal cagub atau calon wakil gubernur (cawagub).
Ditemui di Gedung iNews Center, Kebon Sirih, Dedi mengaku masih menunggu keputusan resmi partai terkait pencalonannya di Pilgub Jabar. "Siap atau tidak ini bukan urusan upacara yang harus siap grak, kita lihat nanti aja," kata Dedi, Senin, 25 Desember 2017.
Dedi mengaku masih fokus membangun komunikasi intensif dengan partai lain, seperti PPP, PKB, NasDem, dan partai lain. Menurut sia, siapa pun bakal cagub yang diusung Golkar harus bisa menyelesaikan problematika Jawa Barat saat ini, seperti hilangnya identitas wilayah, banjir, longsor, dan masalah lingkungan lain.
"Lalu, kesenjangan ekonomi, antara si kaya dan si miskin. Keempat, daerah penghasil beras, tapi masyarakatnya mengonsumsi raskin," katanya.