BANDUNG BARAT, iNews.id - Persoalan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menguasai proyek pekerja di dinas, menjadi polemik. Selain jumlahnya fantastis, proyek pokir juga menyebabkan penguasaha lokal gigit jari.
Terkait polemik tersebut, anggota Fraksi PKS DPRD KBB Gumilar mengatakan, usulan pokir DPRD merupakan hasil reses yang dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) yang tidak tercover program pembangunan pemerintah daerah.
"Pokir itu dari hasil reses yang merupakan tugas anggota DPRD dalam menerima aspirasi para konstituen. Lalu diusulkan ke Pemda KBB melalui rapat paripurna." kata Gumilar, Sabtu (8/4/2023).
Menurut dia, pokir yang paling banyak diusulkan masyarakat yakni terkait infrastruktur, bantuan para petani dan peternak, pelaku UMKM, keagamaan dan lain-lainnya.
Dari hasil reses, semua itu dapat terangkum menjadi program kerja yang manfaatnya dikembalikan ke masyarakat.