Pernyataan Jenderal TNI Andika Perkasa, tutur Ilham, merupakan wujud pemahaman atas undang-undang. Selain itu, ada unsur kemanusiaan yang menjadi pertimbangan Jenderal TNI Andika dalam mengambil keputusan dan memberikan pernyataan itu.
"Pernyataan Jenderal Andika selaku Panglima TNI, justru memperlihatkan jiwa kenegarawanan beliau dalam melihat kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau pastilah tak memihak komunisme tapi justru beliau adalah seorang militer yang mengerti dan taat hukum, nasionalis sekaligus humanis," tuturnya.
"Saat ini, tak ada satu pun produk undang-undang di Indonesia yang melarang keturunan atau keluarga eks PKI untuk jadi tentara, pegawai negeri, tenaga pengajar, dan lain-lain. Ada begitu banyak salah persepsi, ketika orang mengaitkan TAP MPRS Nomor 25/1965 dengan keturunan atau keluarga PKI," ucap Ilham.
Ilham berharap stigma negatif terhadap PKI dan keturunannya segera diakhiri. Apalagi, mantan anggota PKI pun sudah dihukum berat. Jangan sampai, hukuman tersebut dibebankan pula kepada anak dan cucu-cucunya. "Negara harus mengakhirinya. Salah satunya dengan cara rekonsiliasi," ujarnya.