BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,8 miliar. Anggaran tersebut untuk mempercepat penanganan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, kewenangan penanganan kebakaran di TPA Sarimukti telah beralih dari Pemkab Bandung Barat ke Pemprov Jabar.
"Rp5,8 miliar kemarin Rp1 miliar sudah dikucurkan KBB sekarang Rp5,8 miliar," ucap Bey di Bandung, Selasa (12/9/2023).
Bey mengatakan, pengalihan kewenangan itu diharapkan dapat membuat pemadaman menjadi lebih cepat.
"Dari posisinya lebih lebih tinggi lagi kewenangannya dan juga tentu kalau anggaran bisa digunakan untuk bantuan tanggap darurat ini, dan juga itu lebih ya tentunya kita lebih cepat bergeraklah," katanya.
Bey mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi baru untuk memadamkan api TPA Sarimukti. Pertama yakni dengan memakai lumpur dan membuat jalur untuk memudahkan petugas menuju ke titik api.
"Cara baru ya seperti dengan lumpur dan juga akan di klaster pembuatan jalan-jalan itu, memudahkan lagi ke titik apinya," ujarnya.
Kemudian, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan BMKG untuk modifikasi cuaca melalui hujan buatan. Menurutnya, modifikasi cuaca diperlukan karena situasi kebakaran di TPA Sarimukti sudah darurat.
"Kami akan berkoordinasi dengan BMKG atau pihak yang terkait dengan hujan buatan mungkin karena ini kan sudah darurat sekali ya, jadi sampah-sampah di kota itu juga agak terkendala," katanya.
Selain menyiapkan strategi baru penanganan kebakaran, pihaknya berupaya untuk menangani sampah yang sudah mulai menggunung di empat kabupaten dan kota di Jabar yakni Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
Kini, ada lahan dengan daya tampung 23.000 ton sampah yang dapat menampung produksi sampah dari empat wilayah itu. Meski sudah disiapkan, dia berharap warga di empat wilayah itu dapat tetap mengurangi produksi sampahnya karena operasional di TPA Sarimukti belum optimal.
"Ada kapasitas sebesar 23.000 ton untuk itu sudah bisa diisi. Jadi mohon yang dikirim di sini adalah bukan sampah organik sehingga mengurangi juga," katanya.