BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait pengelolaan APBD 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, WTP itu disertai catatan terkait laporan penerima dana hibah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar memberikan tanggapan terkait opini WTP dari BPK yang diraih Pemprov Jabar selama 10 kali berturut-turut tersebut. PKS memberikan catatan terhadap LHP BPK terkait laporan pertanggungjawaban penerima dana hibah.
Ketua Fraksi DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, Pemprov Jabar harus memperhatikan catatan BPK tersebut, khususnya soal laporan penerima dana hibah.
"Tadi saya mendengar pidato dari Wakil Ketua BPK, itu mengenai catatan soal dana hibah Pemprov (Jabar) yang perlu lebih proaktif untuk mengingatkan penerima hibah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan realisasinya," kata Haru seusai sidang paripurna penyerahan LHP BPK di Gedung DPRD Jabar, Jumat (28/5/2021).
Haru menilai, catatan soal dana hibah harus diperbaiki oleh Pemprov Jabar melalui pemberian sosialisasi dan edukasi kepada penerima soal laporan pertanggungjawaban.