Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Rizal Khairul menuturkan, dukungan dari anggota dewan untuk persoalan sampah ini tidak hanya menyoal persetujuan anggaran. Namun, harus memperhatikan persiapan jelang peralihan pengangkutan sampah ke TPPAS Regional Legok Nangka.
“Sengaja kami datang hari ini ingin melihat lokasi. Sehingga, ada beberapa tahapan yang harus kami persiapkan. Karena bukan masalah persetujuan tapi bagaimana kesiapan yang harus dipersiapkan Kota Bandung. Seperti kita lihat angkutan harus dipersiapkan dan besaran tipping fee juga,” tutur Rizal.
Rizal mengaku terus berkoordinasi secara intensif bersama pihak provinsi baik eksekutif maupun legislatif khusus membahas TPPAS Regional Legok Nangka. Terutama untuk meminta bantuan dukungan kendaraan operasional pengangkutan.
“Sehingga keyakinan kami saat ini, melihat kapasitas kendaraan di Kota Bandung dan medan (jalan) yang tidak memadai. Tadi disampaikan Pak Ketua (DPRD Kota Bandung) barangkali kita minta bantuan ke provinsi terkait anggarannya sehingga tidak memberatkan Kota Bandung,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan, anggaran Pemkot Bandung tidak akan sanggup untuk membayar tipping fee Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) serta operasional truk untuk mengangkut sampah. Pemkot Bandung berharap ada solusi terkait persoalan itu.
Ema mengatakan, kekuatan anggaran Pemkot Bandung tidak akan sanggup jika mengukur kebutuhan operasional dan besaran tipping fee yang diwacanakan saat ini. Sebab, masih ada urusan wajib layanan dasar lain, semisal pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang harus turut dipikirkan oleh Pemkot Bandung.
"Ada hitungannya. Tapi kalau 70 persen sangat memberatkan karena kami harus memperhitungkan urusan wajib layanan dasar lainnya, ada enam urusan. Belum lagi ada urusan wajib non-layanan dasar 24 urusan yang harus kami tangani. Semuanya itu harus didukung dengan dana APBD,” kata Ema.