Hal ini diketahui saat yang bersangkutan masuk dalam kategori penerima subsidi bahan bakar lewat nomor induk kependudukan (NIK). Akan tetapi, setelah ditelusuri, yang bersangkutan memiliki banyak kendaraan dan kendaraannya atas nama orang lain.
"Kita ingin ujung pelayanan ini karena berada di Samsat kabupaten/kota dan provinsi mereka berpikir yang sama dengan visi ini. Kita berharap adanya masukan negara dari pajak yang diperoleh, tapi negara juga punya data yang valid," bebernya.
Firman juga menyebut, dengan membayar pajak kendaraan, otomatis masyarakat pun menerima perlindungan. Sebab, kendaraan yang legal sudah pasti terlindungi.
"Kita tidak berharap ada yang kecelakaan, tapi ketika ada yang celaka, nah langsung dapat datanya dan langsung kepada yang bersangkutan. Ini salah satu efek yang bisa dimanfaatkan oleh negara dengan adanya tertib data," katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono mengatakan, pihaknya kerap memiliki kesulitan ketika kendaraan dari luar daerah mengalami kecelakaan di wilayah tertentu. Akhirnya, kata Rivan, muncul gagasan untuk pembebasan BBN 2.
"Dengan BBN 2 dibebaskan ini menjadi baik, sehingga pada saat kita identifikasi sangat mudah ketika terjadi kecelakaan," kata Rivan.
Diketahui, Rakor Pembinaan Samsat Tingkat Nasional ini dihadiri Direktorat Lalu Lintas, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi seluruh Indonesia, dan Kepala Cabang Jasa Raharja.