S-P3JB menilai kebijakan Gubernur Dedi dibuat tanpa dialog dengan pelaku industri wisata. Mereka mengkritik sikap gubernur yang dianggap tertutup terhadap masukan dan enggan berdiskusi.
“Gubernur menganggap keputusannya paling benar, padahal faktanya sangat merugikan kami,” kata Herdis.
Sebelumnya, kelompok ini telah berdialog dengan sejumlah dinas terkait, mulai dari Disparbud, Disnaker, Dinas UMKM, hingga Dishub. Namun, belum ada solusi konkrit yang ditawarkan.
Kini, S-P3JB telah melayangkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani agar pemerintah pusat turun tangan.
“Kalau terus dibiarkan, kami akan mogok massal. Ini kondisi darurat, pariwisata sekarat,” ujarnya.