"Kami berharap ada respons dari pemerintah, setidaknya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan selanjutnya," katanya.
Menurut Iwan, beberapa kompensasi yang mestinya diberikan pemerintah di antaranya, adanya bantuan sosial untuk para pedagang dan para karyawan dalam bentuk uang atau sembako selama berlangsungnya PPKM Darurat.
"Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, setidak-tidaknya pemerintah bersedia mengadakan Dapur Umum di Pasar Baru Bandung. Sehingga Pedagang dan karyawan yang kesulitan ekonomi tidak kesulitan untuk makan," ujar dia.
Pihaknya, juga menuntut pemerintah kota bandung dalam hal ini PD Pasar Kota Bandung sebagai pengelola bisa membebaskan atau mengratiskan service charge dan biaya listrik selama berlangsungnya PPKM Darurat ini.
Selain kompensasi langsung, pedagang juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan yang menyesuaikan aktivitas rakyat yang mengangkut pedagang.
Pertama, Kementerian Pendidikan untuk bisa mengeluarkan kebijakan Penangguhan pembayaran yang menyakut tahun ajaran baru dan pembayaran biaya semester serta yang berhubungan dengan pembayaran pembayaran yang lainnya.
Kedua, Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan penangguhan pembayaran pembayaran sektor perbankan ataupun sektor-sektor pembayaran yang lainnya.