Selain itu, tutur plt wali kota, Pemkot Cimahi akan melakukan pengecekan untuk memastikan ada atau tidak dugaan pungli dalam pembuatan sertifikat PTSL yang dilakukan oleh oknum RT, RW, dan pejabat BPN Kota Cimahi kepada warga.
"Ya kami akan lakukan pengecekan juga, (untuk mengetahui) kondisi di lapangan seperti apa. Apakah memang ada pungutan (pungli) di RW atau seperti apa," tutur plt Wali Kota Cimahi.
Sementara itu, Kepala Seksi Intel Kejari Cimahi Dhevid Setiawan mengatakan, saat ini petugas masih melakukan pendalaman atas kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh pejabat BPN Cimahi yang terkena OTT.
Nanti, hasil penyidikan dan penyidikan yang dilakukan akan dibuka secara gamblang di pengadilan. “Kami masih memeriksa para tersangka dan saksi untuk mendalami kasus ini dengan memanggil para saksi," kata Kasi Intel Kejari Kota Cimahi.
Sementara itu, warga Kota Cimahi yang mengurus penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL mengeluh. Sebab sejak 2017 sampai sekarang, sertifikat tanah yang mereka idamkan tak kunjung terbit.