Abdullah Azwar Anas meminta Pemkot Cimahi menjadi MPP sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dan terintegrasi dengan sistem digital. Bertahap, Jawa Barat bisa mulai menginisiasi pelayanan MPP digital.
"Misalnya kartu keluarga (KK) bisa dicetak mandiri, sehingga jika diterapkan di seluruh kelurahan dan kecamatan akan sangat baik," ujar Abdullah Azwar Anas.
Saat ini, tutur Menpan RB, di MPP Cimahi baru ada 159 gerai layanan yang bisa dimanfaatkan, mulai dari pajak, perizinan, hingga administrasi kependudukan (adminduk). Dirinya memerintahkan jajaran lurah, camat, dan pemerintah kota untuk menggencarkan sosialisasi pelayanan di MPP pada masyarakat.
"Saya yakin keberadaan MPP bakal menunjang peningkatan potensi investasi signifikan di Kota Cimahi," tutur Menpan RB.
Sementara itu, penjabat Wali Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan mengatakan, MPP Kota Cimahi juga menyediakan sistem informasi layanan yang terintegrasi.
Seluruh kegiatan pelayanan publik kini dipusatkan di MPP Kota Cimahi, termasuk juga pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintahan pusat, BUMN, BUMD, instansi vertikal.
“Adanya MPP sebagai bentuk komitmen kami dan diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat Cimahi akan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, efektif, dan efisien,” kata penjabat Wali Kota Cimahi.