6. Atas saran tersebut di atas pada Rabu 14 September 2022 saya telah mengirimkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat ke Kepolisian Daerah Jawa Barat.
7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas, saya sangat sesalkan bisa terjadi di masa yang terbuka seperti ini yang konon segala sesuatu dilakukan dengan secara transparansi. Saya berharap tidak ada satu badan atau institusi pun yang memiliki hak yang melampaui apapun (super body) untuk bisa melanggar atau merampas hak masyarakat khususnya dalam permasalahan hak kepemilikan tanah yang seperti saya alami ini.
"Ada kekhatiran dan dugaan dalam perkara yang saat ini saya hadapi adanya mafia pertanahan yang terlibat dalam proses eksekusi yang terkesan dipaksakan sekali ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan (non executable) karena dictum putusannya yang tidak menjelaskan objek tanah/bangunan secara jelas. Bahkan malahan salah objek justru diakomodir oleh pengadilan dengan hanya berdasarkan pengakuan penggugat atau pemohon eksekusi," kata Sigit.
Terhadap dugaan mafia pertanahan yang ternyata terlibat dalam perkara seperti saya ini, saya harap aparat yang berwenang segera menindak dengan tegas tanpa ampun dengan melibatkan unsur KPK dan PPATK jika diperlukan untuk menelusuri aliran dana yang besar dalam perkara ini atau perkara-perkara lainnya seperti yang saya alami ini biar menjadi contoh untuk pemberantasan ke depannya.
8. Bahwa atas kejadian ini yang menjadi pertanyaan saya ke mana kah saya harus mencari keadilan? Oleh karena, tampaknya bukti-bukti sah saja seperti sertifikat menurut hukum, sepertinya tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan hukum.
"Kepada Presiden RI Joko Widodo saya mohon dan yang saya mau tanyakan apakah sertifikat yang telah diterbitkan sampai jutaan jumlahnya itu oleh BPN apa masih punya kekuatan hukum?" tuturnya.
"Saya selaku pembeli sah dan beritikad baik katanya memperoleh perlindungan hukum, tapi kok seperti ini bisa dikalahkan dengan hanya pengakuan oleh seseorang yang mengaku tanahnya dan tidak pernah menjual. Padahal dalam catatan di desa tercatat ada peralihan hak dalam catatan desa tersebut, kok bisa menang di pengadilan?" ujar Sigit Wiriyatmo.