GARUT, iNews.id - Angka kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi para pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Garut, masih rendah. Mengetahui hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan mengaku terkejut karena menurutnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari perintah Presiden Jokowi.
"Saya sangat terkejut ya membaca ini bahwa di Garut ternyata sangat rendah, ini sesuatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi kalau dilihat, (pemerintah) desa pun hanya baru 60 saja dari 421 yang sudah mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, dan ini perintah Bapak Presiden supaya APBD juga memberikan dukungan," kata Rudy Gunawan, Senin (13/6/2022).
Dia pun berjanji, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan satu kebijakan anggaran, guna memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada masyarakat yang bekerja di lingkungan Pemkab Garut.
"APBD kita ini mampu membayar. Saya bayar dari APBD pak kalau memang misalnya kepala-kepala SKPD-nya lalai," ucapnya.