"Kami juga akan menyesuaikan karena kapasitas santri atau rombongan belajar (rombel) sudah ada ketentuannya, di mana ponpes atau lembaga yang bisa menerima, tentu harus ada dari Kemenag untuk nanti mengarahkannya," ucap Ali Abdul Latief.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengingatkan pemerintah agar tetap memikirkan nasib ribuan santri yang tengah menimba ilmu di sana. Kemudian, aset berupa lahan dengan luas ribuan hektare perlu diputuskan harus bagaimana.
"Harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya," ujarnya.
"Jadi, penyelesaian Al-Zaytun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana," kata Kang Emil.