M Farhan menuturkan, dalam tata tertib pasal pembahasan telah menghabiskan tiga masa persidangan dan dua tambahan masa persidangan. "Kami mengajukan agar pimpinan DPR dan Badan Musyawarah 9 Fraksi di DPR memberikan kembali kesempatan bagi Komisi 1 DPR untuk menuntaskan RUU PDP," tutur Farhan.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bandung 1 (Kota Bandung dan Cimahi) ini mengatakan, pembahasan RUU PDP yang alot berada pada masalah belum ada kejelasan terkait statuta pemegang otoritas penuh penindakan.
"Deadlock-nya adalah status otoritas perlindungan pada apakah independen di bawah Presiden, internal Kemenkominfo, atau hybrid (bawah Presiden yang pejabatanya ditunjuk oleh Menkominfo)," ucap politikus yang kondang mengawali karier sebagai presenter ini.
Kemudian, ujar Farhan, belum ada kejelasan batasan jangkauan kategori data yang wajib dilindungi. "Perdebatan apakah agregasi data pribadi termasuk salam subjek perlindungan data pribadi atau tidak. Selain mengatur perlindungan data elektronik juga data non elektronik?," ujar Farhan.
Menurut pria asal Kota Bandung ini, dalam RUU PDP terdapat tiga kepentingan menyesuaikan dengan ekosistem digital di Tanah Air. Yaitu, kepentingan bisnis, layanan publik dan kepentingan politik.
Bisnis atau ekonomi adalah kepentingan para pelaku bisnis digital yang melakukan monetasi atas data pribadi yang dikumpulkan, dikuasai, dikelola, dan diolah, baik itu untuk bisnis iklan (adsense), konsultasi marketing ataupun direct selling.
"Sedangkan kepentingan layanan publik menyangkut masalah administrasi publik untuk layanan kesehatan publik, pendidikan nasional, pendaftaran pemilihan umum, penelitian ilmiah, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian dan penegakan hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berkepentingan untuk melindungi data karya hak cipta budaya, seni dan ilmiah," tuturnya.