Kepala Desa Cililin Tedi Kusniadi mengatakan, banyak warganya yang resah dengan adanya pematokan lahan oleh PT IP. Selain karena tidak ada informasi sebelumnya ke masyarakat, lahan yang akan dipasangi patok adalah lahan warga yang bukti kepemilikannya ada dan dibuktikan dengan sertifikat.
"Di desa kami sempet akan dipasang patok, tapi oleh warga keburu ditolak. Warga heran kenapa lahan mereka dipatok oleh PT IP. Bahkan lahan sawah warisan orang tua saya juga yang asalnya jauh dari patok, lalu patok itu akan digeser sejauh 30 meter yang otomatis lahan milik keluarga besar saya kecaplok," kata Tedi.
Manager Civil dan Lingkungan (MSL) PT IP Saguling POMU Novi Haryanto mengatakan, ada miskomunikasi dalam proses pemasangan patok sehingga PT IP meminta maaf kepada masyarakat. Untuk itu pihaknya dan pihak mitra akan berkoordinasi dengan warga dan perangkat desa supaya tidak ada persoalan di lapangan.
"Kami akui ada miskomunikasi. Yang jelas, pendataan lahan yang kami lakukan mengacu pada dokumen sertifikat HPL Nomor tahun 1998 dan peta pembebasan lahan Tahun 1980 dan warkah pembebasan lahan Tahun 1980," kata Manager MSL PT IP Saguling POMU.
Meskipun ada persoalan di lapangan, ujar Novi memastikan pemasangan patok terus berjalan oleh mitra sambil dibarengi dengan sosialisasi. Sebab tahun ini, PT IP sedang melaksanakan kegiatan pengukuran batas tanah milik di bantaran waduk Saguling sepanjang 246 kilometer dari total 475 kilometer garis batas tanah.
"Salah satu tujuan pengukuran batas lahan itu adalah untuk digitalisasi dokumen aset tanah milik PT IP, agar batas tanah sesuai antara bukti kepemilikan dengan realisasi di lapangan," ujar Novi Haryanto.