Bawaslu juga mewaspadai sejumlah gangguan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. "Indeks kerawanan ini akan dijadikan acuan dalam melakukan tugas pencegahan, Bawaslu akan berupaya proses pencegahan agar kerawanan tidak terjadi. Bawaslu akan konsentrasi melakukan pencegahan dengan kolaborasi, agar pemilu bisa berkualitas," tutur Usep.
Menurut dia, politik uang dan berita bohong atau hoaks merupakan kerawanan pemilu yang menjadi perhatian utama. "Dilihat dari aspek kontestasi, dalam konteks pelaksanaan kampanye misalnya ada informasi hoaks di medsos, money politics, dan seterusnya," ucap dia.
Dalam melakukan pengawasan terhadap berita bohong, Bawaslu Jabar telah menjalin kerja sama dengan kominfo dalam pengelolaan media sosial (medsos).
"Termasuk Facebook dan Google sudah kerja sama. Nanti teknisnya ada hal hal yang bisa dilakukan secara kerja sama. Misalnya ada pelanggaran di medsos, itu bisa di-take down," ujar Usep.
Usep memastikan, sejauh ini, Bawaslu belum menemukan pelanggaran ASN mengampanyekan atau mendukung salah satu peserta pemilu.
"Sampai saat ini belum menemukan, yang tidak boleh kan ASN, TNI, Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis," ujar dia.
"ASN biasanya banyak terjadi. Bawaslu sudah melakukan mitigasi agar ASN tidak melakukan pelanggaran. Bawaslu sudah memiliki aturan dan MoU dengan Menpan RB, ASN, BKN dan Mendagri melakukan mitigasi pencegahan agar ASN tidak melakukan pelanggaran," tutur Usep.