Penghargaan ini akan memotivasi dirinya. Dia berkomitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di Jabar, termasuk untuk infrastruktur dan peraturan agar lebih fleksibel. "Kecepatan dan kemerataan (infrastruktur). Saya akan fokus ke KPBU, public private partnership," ujarnya.
Emil yakin melalui skema KPBU, pembangunan infrastruktur seperti bandara dan jalan bisa dilakukan cepat. Skema ini belum banyak dilakukan di Indonesia. "Masih ada kendala peraturan yang saya geregetanlah. Saya akan lobi pemerintah pusat untuk membuat peraturan lebih baik dan fleksibel," tuturnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dalam sambutannya mengatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) para kepala daerah harus berani mengambil keputusan. Selain itu juga diminta membangun inovasi dalam berbagai hal, seperti membangun konektifitas dan sinergi antardaerah.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan lima hal. Pertama, menyelesaikan seluruh hambatan perizinan usaha. Kedua, melakukan inventarisasi seluruh proses perizinan yang ada di daerah. Ketiga, mereformasi peraturan perinzinan berkaitan dengan perizinan usaha, pembiayaan, dan sumber daya yang ada di daerah. Keempat, menyederhakan semua proses atau debirokratisasi. Dan terakhir mengidentifikasi kesiapan teknologi.
Tjahyo juga menekankan bahwa pihaknya sedang mendorong daerah untuk mempercepat proses birokrasi pemerintahan. Karena ada sekitar 43.000-an peraturan yang tumpang tindih dan bisa menghambat proses pembangunan.