"Posisi pemerintah lebih banyak di regulasi bukan penyelenggara. Karena penyelenggara ini menjadi amanat dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah itu harus menyelenggarakan angkutan publik, kita belum punya," tutur dia.
Koswara menyebut, aspek ketiga dan yang menjadi paling penting yakni terkait pembiayaan. "Karena untuk membangun angkutan publik dan mengoperasionalkannya itu sangat penting supaya ini terjadi keberlanjutan," tutur Kadishub Jabar.
Menurut A Koswara, pembiayaan ini tergantung dari bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan hal ini. Pembiayaan bagi pemerintah daerah itu berkaitan erat dengan visi misi, RPJMD dan lain sebagainya. "Jika masuk prioritas maka pembiayaan itu sudah pasti akan disiapkan oleh pemerintah," ucap A Koswara.
Kemudian di aspek dampak, Koswara tak memungkiri jika moda transportasi publik memiliki banyak sekali dampak. Sebab, jika hanya mengandalkan kendaraan pribadi hanya akan menimbulkan kerugian seperti kemacetan dan polusi.
Di sisi lain, ujar Kadishub Jabar, kawasan Bandung Raya khususnya Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang saat ini menjadi fokus Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dibenahi dalam program Indonesia Mass Transit Project (Mastran). Sejumlah moda transportasi publik berbasis jalan maupun rel saat ini tengah disiapkan.