Uu juga menjelaskan bahwa struktur kebijakan pemerintah tidak hanya ditinjau dari satu indikator. Keputusan Pemprov Jabar dalam pengalokasian anggaran mengacu kepada berbagai pertimbangan dan sudut pandang, mulai ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan hingga politik.
"Jadi tidak hitam putih yang namanya keputusan. Gubernur itu jabatan politik, tidak hitam putih. Penuh nuansa pertimbangan dari berbagai aspek," tegasnya lagi.
Meski begitu, Uu menyatakan bahwa pihaknya menerima teguran yang dilayangkan Mendagri tersebut. Uu menegaskan, teguran tersebut akan menjadi perhatian Pemprov Jabar.
"Kami yakin, Pak Gubernur akan ada pembahasan kembali tentang anggaran ini, sebagai bukti ketaatan kami pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat," katanya.
Sebelumnya, Mendagri Tito, Karnavian memberikan teguran yang cukup keras kepada 19 kepala daerah yang penyerapan anggarannya dinilai buruk dalam penanganan pandemi COvid-19 ini dan insentif tenaga kesehatan (nakes).